Breaking News

Pemkot Surabaya Larang UMKM Jualan di Halaman Parkir Swalayan

KOTA.CO.ID – Pemkot Surabaya akan menertibkan toko swalayan atau minimarket yang melanggar perizinan dengan menyewakan lahan parkir tempat usahanya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga, dilarang berjualan di halaman parkir swalayan di Surabaya.

Penertiban ini tercantum dalam  Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Bangunan Toko Swalayan Nomor 510/05905/436.7.21/2021. Pemerintah mencantumkan nama 29 perusahaan pemilik swalayan di Kota Surabaya yang melanggar Pasal 17 huruf e dan h Perda Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan yang menyebutkan, “Setiap Pelaku Usaha dilarang mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin.”

Reza, penyewa stan di halaman sebuah swalayan di kawasan Ketintang, Surabaya mengatakan, Senin pagi ini (15/3/2021), pihak swalayan mengirimkan surat edaran yang menyatakan tenant-tenant harus klir selama satu minggu.

“Dua hari yang lalu, Disperindag sidak, marah-marah kenapa lahannya disewakan, kan seharusnya untuk parkiran. Saya sudah buka selama dua tahun dan tidak ada masalah. Kemarin bilangnya perintah dari Pak Wali Kota yang baru, tempat ini harus steril,” ujarnya seperti kami kutip dari laman Radio Suara Surabaya, Selasa 16/3/2021.

Reza pun mengutarakan kegelisahannya sebagai pelaku UMKM. “Pak Wali Kota sendiri bilang mengutamakan rakyat kecil. Sedangkan kami UMKM yang menyewa tempat di swalayan ini tidak boleh berjualan. Tidak ada solusi untuk UMKM-nya, diputus begitu saja,” tuturnya.

“Kita mau dapat rejeki darimana kalau tidak boleh jualan. Sedangkan kami di sini sudah dua tahun. Rutin bayar sewa dan sudah punya pelanggan tetap cukup banyak,” tambahnya.

Reza mengaku, selama ini dia tidak mengetahui kalau lahan yang dia sewa sebenarnya tidak boleh disewakan. “Kami, para pedagang di sini tidak tahu tentang itu,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Kota Surabaya tidak “menggusur” para pelaku UMKM begitu saja tanpa ada solusi. “Harapan saya ada solusi dari Pemerintah Kota Surabaya. Kalau memang tidak bisa berjualan di sini, kami dibantu tempat pengganti,” kata Reza.

Sementara, M Faruq Regional Corcom Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengatakan, pihaknya akan menaati aturan Pemerintah Kota Surabaya. “Kami akan segera mengumpulkan mereka (UMKM penyewa) dan mengajak ngobrol, solusinya seperti apa. Mungkin akan ditawarkan relokasi di luar Surabaya. Sejauh ini baru enam toko kami yang sudah menerima surat teguran Disperindag,” ujarnya kepada suarasurabaya.net.

Menurutnya, penyewaan lahan ini merupakan upaya perusahaannya memberdayakan UMKM. “Kami melihatnya bukan bisnis, sewanya 500-700 ribu per bulan, dapat gratis air dan listrik. Kalau menyewa di ruko lebih mahal. Nasib mereka seperti apa, apalagi kondisi pademi seperti ini. Pemkot juga harus mencarikan solusi buat mereka,” kata Faruq.(iss/ipg)

Sumber: suarasurabaya.net

About Aqeel Hamizan

Check Also

orang yang belum vaksin dilarang masuk mall

Orang yang Belum Vaksin Dilarang Masuk Mall

Ada usulan bahwa, sertifikat vaksinasi COVID-19 akan menjadi syarat masyarakat memasuki pusat perbelanjaan atau mal. …

One comment

  1. *PRESS RELEASE: KLARIFIKASI PEMKOT SURABAYA TERKAIT PEMBERITAAN TENTANG PENERTIBAN TOKO SWALAYAN*

    Pemkot Surabaya Tertibkan Toko Swalayan agar UMKM Mendapat Hak Kemitraan Gratis

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada seluruh pengelola atau pemilik Toko Swalayan di Kota Pahlawan agar menjalankan komitmen awal saat mengajukan izin pendirian usaha. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

    Salah satu komitmen awal pendirian Toko Swalayan adalah pemilik wajib menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Perda Surabaya 8/2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Toko Swalayan wajib menyediakan tempat atau fasilitas bagi UMKM untuk pemasaran tanpa dipungut biaya (gratis).

    Untuk mengoptimalkan hal itu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Bangunan Toko Swalayan Nomor 510/05905/436.7.21/2021 tertanggal 12 Maret 2021.

    Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, melalui surat pemberitahuan tersebut, pihaknya ingin melakukan pendataan ulang serta mengimbau pemilik Toko Swalayan agar menyesuaikan kembali tempat usaha sesuai Perda Surabaya 7/2009 tentang Bangunan yang diubah dengan Perda 6/2013 dan Perda Surabaya 8/2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

    “Pada saat kami memberikan izin kepada toko-toko swalayan, saya sampaikan (Perda) itu, dan mereka harus berkomitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut,” kata Wiwiek di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021).

    Wiwiek menjelaskan, salah satu komitmen awal yang harus dijalankan pemilik Toko Swalayan adalah menjalin kemitraan bersama UMKM dengan menyediakan tempat atau fasilitas untuk pemasaran sesuai ketentuan. Artinya, para pelaku UMKM itu bisa mendisplay atau memanfaatkan lokasi di dalam Toko Swalayan untuk pemasaran sesuai dengan ketentuan dan bersifat gratis.

    “Karena itu kami melakukan identifikasi, pendataan ulang agar semua akurat, untuk dianalisa dan diambil kebijakan berikutnya. Artinya bahwa pemkot ingin menggairahkan serta mendorong optimalisasi produk-produk UMKM,” tegas dia.

    Nah, ketika identifikasi itu sudah dilakukan, kata Wiwiek, maka pemkot bisa memetakan apakah Toko Swalayan tersebut telah menjalin kemitraan dengan UMKM Surabaya dan sebagainya. Apabila belum, maka pemkot ingin kembali melakukan penataan dan mencarikan solusi terbaik bagi pelaku UMKM.

    “Komitmen awal mereka (pemilik toko swalayan) kan memberikan fasilitas kepada UMKM di dalam (toko). Di situ ada komitmen lagi bahwa mereka tidak akan menempati lahan-lahan yang tidak semestinya. Mereka tidak akan menambah bangunan dan sebagainya, tapi ada yang beberapa melakukan hal itu,” ungkap dia.

    Oleh sebab itu, dia menyebut, tujuan utama dari pendataan yang dilakukan pemkot saat ini adalah untuk menertibkan kembali Toko Swalayan yang tidak sesuai dengan Perda 6/2013 tentang Bangunan. Ini sebagaimana komitmen awal mereka saat mengajukan izin pendirian usaha.

    “Jadi kami melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perda 6 Tahun 2013. Karena ini juga ada sangkut pautnya dengan izin usaha yang diberikan,” papar dia.

    Di sisi lain, pendataan yang dilakukan pemkot ini agar pemilik Toko Swalayan memenuhi ketentuan sesuai dengan komitmen awal pendirian usaha yang diatur dalam Perda 8/2014. Salah satu di antaranya yaitu UMKM mendapatkan fasilitas produk-produknya masuk di dalam Toko Swalayan secara gratis dan tidak sewa.

    “Cuma kan harus ditata, mereka (UMKM) mendapatkan gratis untuk memanfaatkan ini dengan penataan yang sebaik mungkin. Kalau di tata, terus tempat parkir juga bagus, artinya pengunjung juga akan semakin banyak dan tidak akan mengganggu kepentingan yang lain,” pungkasnya. (*)

    More Info:
    Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya
    Febriadhitya Prajatara – 0821-4002-5242

    Website : http://www.humas.surabaya.go.id
    Address : Jalan Jimerto No 6 – 8 Kota Surabaya
    Email : humas.sby@gmail.com
    Phone : 031-5475005

Leave a Reply

Your email address will not be published.